• Bapas Jakarta Timur-Utara Menerima Tamu Dari BPK Untuk Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2020 dan 2021

    Jumat (3/9/2021) Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara kedatangan tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang didampingi oleh Tim Biro BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, dan Bagian Keuangan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Adapun tujuan kedatangan BPK dan tim adalah untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2020 dan 2021 (semester I) sesuai dengan surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 01/PDTT-Kanwil/07/2021.
    BPK dan tim disambut langsung oleh Kepala Bapas Jakarta Timur-Utara Nety Saraswaty di ruang aula kantor Bapas Timur-Utara. Kepala Bapas bersedia untuk diperiksa dan memenuhi permintaan data yg diperlukan sebagai bahan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran belanja modal perolehan TA 2020. Perwakilan dari BPK, Rizky Wirawan juga secara singkat menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Bapas. Tim BPK akan melaksanakan pemeriksaan fisik atas pelaksanaan kegiatan renovasi gedung dan belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 pada Balai Pemasyarakatan klas I Jakarta Timur Utara.
    Selanjutnya Tim dari BPK melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemeriksaan dokumen di ruang rapat serta cek fisik secara langsung oleh Tim BPK didampingi PPK, Bendahara, konsultan pengawas, perencana dan kontraktor.
  • Anda Mungkin Menyukai Postingan Ini

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

Tentang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara adalah salah satu Balai Pemasyarakatan yang berada di naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta dibentuk pada tahun 1974.
Balai Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baca selengkapnya >>
Layanan Pengaduan Batimut